Desa adalah Satuan masyarakat Hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang dalam mengatur dan mengurus urusan Pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasaarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan/atau hak tradisional yang diakuai dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Desa juga merupakan unit terkecil didalam Sistem Pemerintahan Negara kita dimana di era yang sekarang ini Desa cukup diperhatikan dalam hal Pembangunan, tidak hanya Pembangunan secara pisik saja namun pembangunan non pisik pun juga demikian. Ini terbukti dengan adanya Anggaran-anggaran yang tidak sedikit mengalir ke Desa diantaranya adalah Alokasi Dana Desa (ADD), Dana Desa (DD) dan Bantuan Provinsi (Banvrop).
Dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan pengelolaan Dana yang akuntabel Kuwu dituntut mengangkat Pamong Desa yang berkompeten, berintegritas tinggi untuk mengisi slot yang ada dalam organisasi Pemerintahan Desa. Sesuai dengan Peraturan Bupati Indramayu nomor 12F Tahun 2012 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa, terdiri dari Kesekretariatan, Pelaksana Kewilayahan, dan Pelaksana Teknis.
Kesekretariatan di pimpin oleh Sekretaris Desa sekaligus membawahi 1. Urusan Tata Usaha dan Umum; 2. Urusan Keuangan; dan 3. Urusan Perencanaan dan masing-masing dipimpin oleh kepala Uruan. Pelaksana kewilayahan adalah merupakan unsur pembantu Kuwu selanjutnya yang bertugas sebagai penyelenggara Pemerintahan Desa, Pelaksana Pembangunan Desa, Pembina Pelakssanaan, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa. Unsur Pembantu Kuwu selanjutnya yaitu Pelaksana Teknis sebagai pelaksana tugas Operasional yang terdiri dari 1. Seksi Pemerintahan; 2. Seksi Kesejahteraan Sosial; 3. Seksi Pelayanan
Dengan adanya Susunan organisasi yang ada sesuai dengan regulasi yang ada, ekpsektasi semua pihak dapat terwujud akan Desa yang maju baik secara pisik yaitu infrastruktur maupun non pisik sekaligus terwujudnya Penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang baik good government.
